Audit Pemerintahan di Indonesia

AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA

P

emerintah merupakan salah satu organisasi sektor publik, entitas yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara yang legitimasinya berasal dari masyarakat. Dalam menjalankan kepercayaan masyarakat  mengelola negara untuk mencapai kesejahteraan secara adil dan merata dalam melaksanakan pembangunan negara. Diperlukan pemerintahan yang bersih dari hal - hal yang merugikan negara seperti kolusi, nepotisme, dan korupsi.

Pemerintahan yang bersih atau good governance memiliki tiga  pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif. Jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya, akuntabilitas atau kemampuan memberikan pertanggungjawaban merupakan dasar sangat diperlukan dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang demokrasi oleh karena itu akuntabilitas dalam sektor publik sangat diperlukan.

Dalam negara demokrasi, “pelaporan keuangan yang transparan” merupakan hal yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Begitupun sebaliknya, dalam negara demokrasi, pemerintah berkewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Pemerintah demokratis harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik guna perkembangan kemajuan negara. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut.

Audit/pemeriksaan merupakan kegiatan investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. “Auditing merupakan suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti – bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada,serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. (Auditing Concept Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47,Supp. 1972, hal. 18 dalam Indra Bastian,Akuntansi Sektor Publik.2010,hal. 357).

Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit) dan audit kinerja (performance audit).

1.                   Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.

2.                   Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dalam audit kepatuhan terdapat asas kepatutan selain asas kepatuhan itu sendiri (Harry Suharto, 2002). Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan.

3.                   Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diauditdan bersifat sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu  Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas terdapat hal - hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

1.                  Proses Sistematik  - Audit atau pemeriksaan merupakan aktivitas yang terstuktur yang mengikuti suatu urutan yang logis.

2.                  Objektivitas -  Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit. Yang secara harfiah objektivitas terbebas dari adanya prasangka (freedom from bias).

3.                  Penyediaan dan Evaluasi Bukti – Hal yang berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi.

4.                  Asersi tentang Kegiatan dan Kejadian yang Ada  - Hal yang merupakan deskripsi luas tentang subyek permasalahan yang diaudit. Asersi merupakan proporsi yang secara esensial dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan.

5.                  Derajat Hubungan Kriteria yang Ada – Hal ini memberikan kecocokan antara asersi  dan kriteria yang ada.

6.                  Mengkomunikasikan Hasil  - Secara sederhana, agar bermanfaat hasil Audit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001). Atau lebih mudahnya perbedaan teletak pada subyek yang melakukan kegiatan audit, yakni sektor publik dan sektor swasta.

Audit pada sektor publik dilakukan oleh  organisasi permerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan Negara, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi sosial lainnya. Sementara audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang lebih bersifat profit oriented.

Menurut UU No 15 Tahun 2004, audit sektor pemerintah terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemerik­saan dengan tujuan tertentu.  

Pemeriksaan Keuangan atau Audit Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Output dari audit atas laporan keuangan adalah untuk mengungkapkan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuan­gan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor meru­pakan media yang mengungkapkan opini auditor, atau dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini.

Audit keuangan pemerintahan  terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut.

·                     Segmen laporan keuangan, DIPA (Daftar Isi Pelaksaan Anggaran), perbedaan realisasi dengan anggarannya.

·                     Pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

·                     Pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, termasuk pengamanan PADAE.

·                     Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan dugaan kecurangan.

Pemeriksaan Kinerja  yang juga dikenal dengan performance audit, Value for Money (VFM) audit,  audit manajemen, audit operasional atau audit 3E adalah pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan ini menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Melalui audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan putusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan meningkat se­hingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Pemeriksaan ini dengan tujuan tertentu menghasilkan simpulan, bersifat eksamina­si, reviu, atau prosedur yang disepakati. Audit dengan tujuan tertentu mencakup atas audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigative, dan audit atas sistem pengendalian internal. Apabila auditor melakukan audit dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat audit dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan.

Regulasi yang berlaku di organisasi sektor publik pemerintahan Indonesia harus dikelola secara tertib berdarkan peraturan perundangan – undangan, efektif, efisien ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan kepatuhan. Dalam mewujudkan hal itu ditetapkanlah Undang – Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang – undang tersebut berisikan aturan kegiatan pemeriksaan yang terdiri dari proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, serta profesional berdasarkan standar pemeriksan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadilan informasi mengenai pengelolaan serta tanggungjawab keuangan negara. Hal ini dikarenakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini, yang terlebih lagi adalah sejak adanya revolusi konstitusi di bidang pemeriksaan.

Dalam memenuhi prasyarat yang tertera dalam pasal 5 Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang BPK yang merupakan pihak yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus menyusun standar pemeriksaan yang dapat menampung kekurangan tersebut.  Pada tahun 2007 BPK  telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam pembuatan standart pemeriksaan yang diberi nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang lebih mudah disingkat dengan SPKN.  

Audit/pemeriksaan sektor publik khususnya pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara didasarkan atas standar pemeriksaan/audit. Standar Pemeriksaan tersebut diatur dalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dalam Peraturan tersebut menjelaskan tentang tujuh Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP), yaitu:

PSP 01: Standar Umum

1.                  Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

2.                  Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

3.                  Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

4.                  Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern)

PSP 02: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan

Untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:

1.                  Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2.                  Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3.                  Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi, sehingga dapat menjadi dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas pelaporan keuangan dari entitas yang diaudit.

Kemudian pernyataan tambahan lainnya adalah sebagai berikut:

1.                  Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan.

2.                  Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.

3.                  Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh material tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan terjadi. Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

4.                  Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan.

5.                  Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan

PSP 03: Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan

Untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat standar pelaporan SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:

1.                  Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.

2.                  Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.

3.                  Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

4.                  Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau mengenai suatu hal yang menyebabkan bahwa pernyataan pendapat tidak bisa diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal, di mana auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

Kemudian pernyataan tambahan lainnya adalah sebagai berikut:

1.                  Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.

2.                  Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

3.                  Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan.

4.                  Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.

5.                  Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut.

6.                  Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PSP 04: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

1.                 Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.

2.                 Staf harus disupervisi dengan baik.

3.                 Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.

4.                 Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan.

5.                 Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa.

PSP 05: Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja

1.                  Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan.

2.                  Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup: pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan (lihat paragraf 06); tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan (lihat paragraf 07 s.d. 12); hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi (lihat paragraf 13 s.d. 26); tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan (lihat paragraf 27 s.d. 32); pelaporan informasi rahasia apabila ada (lihat paragraf 33 s.d. 35). 

3.                  Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas mungkin.

4.                  Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PSP 06: Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan/penugasan atestasi SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:

1.                  Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2.                  Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.

Kemudian pernyataan tambahan lainnya adalah sebagai berikut:

1.                  Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, dan lingkup pengujian serta pelaporan yang direncanakan atas hal yang akan dilakukan pemeriksaan, kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan.

2.                  Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa.

3.                  Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk eksaminasi dan merancang prosedur untuk mencapai tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengendalian intern yang sifatnya material terhadap hal yang diperiksa.

4.                  Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk eksaminasi, pemeriksa harus merancang pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap hal yang diperiksa. Dalam merencanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk review atau prosedur yang disepakati, pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan indikasi kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material mempengaruhi hal yang diperiksa, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau penyimpangan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hal yang diperiksa. Pemeriksa harus waspada terhadap situasi dan/atau peristiwa yang mungkin merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan, dan apabila ditemukan indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap pemeriksaan, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.

5.                  Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa.

PSP 07: Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat pernyataan standar pelaporan perikatan/penugasan atestasi dalam SPAP yang ditetapkan IAI sebagai berikut:

1.                  Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.

2.                  Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.

3.                  Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi.

4.                  Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.

Kemudian pernyataan tambahan lainnya adalah sebagai berikut:

1.                  Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.

2.                  Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus mengungkapkan:

o       kelemahan pengendalian internal yang berkaitan dengan hal – hal  yang diperiksa

o       kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa

o        ketidakpatutan yang material terhadap hal yang diperiksa.

3.                  Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan simpulan serta tindakan koreksi yang direncanakan.

4.                  Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut.

5.                  Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit /Pemeriksaan Pemerintahan di Indonesia yang dilakukan berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara didasarkan atas standar pemeriksaan/audit. Standar Pemeriksaan tersebut diatur dalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

SPKN digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan atas nama BPK. Dan disinilah awal terjadinya reformasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dengan adanya SPKN ini diharapkan akan mempemudah kinerja BPK untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.